Jumat, 13 April 2012

Pengertian Hukum Perikatan


PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN
1.      Hukum Perikatan
Dalam bahasa Belanda hukum perikatan dikenal dengan sebutan verbintenis. Hukum perikatan juga mengatur suatu hubungan yang tidak bersumber dari suatu persetujuan atau perjanjian. Hukum Perikatan timbul dari adanya perbuatan melanggar hukum “onrechtmatigedaad” dan perkataan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan “zaakwaarneming”, sedangkan
Hukum perikatan yang umum digunakan dalam ilmu hukum adalah : “suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu barang dari pihak yang lainnya sedangkan pihak yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut adalah pihak yang berpihutang (kreditur) sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang (debitur) sementara barang atau sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan prestasi”.
(Sumber : http://statushukum.com/hukum-perikatan.html)





Sistematika Hukum Pedata di Indonesia


SISTEMATIKA HUKUM PERDATA di INDONESIA
1.      Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia
KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
a.       Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
→ mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga
b.      Buku 2 tentang Benda / Zaakenrecht
→ mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda
c.       Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
→ mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)
d.      Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs
→ mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.
(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia#Hukum_perdata_Indonesia)

Pengertian & Keadaan Hukum di Indonesia


PENGERTIAN & KEADAAN HUKUM di INDONESIA

1.      Pengertian & Keadaan Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia adalah campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.
Keadaan Hukum di Indonesia sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana adalah berbasis hukum Eropa kontinental, serta hukum Agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, selain itu di Indonesia berlaku hukum Adat yang merupakan penerus atau serapan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia)

Sejarah Singkat Hukum Perdata


SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA
1.      Sejarah Singkat Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
·         BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
·         WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda
(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata)

Kamis, 12 April 2012

Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Haka Jaminan)


HAK KEBENDAAN yang BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG (HAK JAMINAN)

1.      Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)
Disebut juga hak mutlak atau hak absolute.
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
a.       Jaminan Umum
Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :
1.     Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
2.     Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.
b.      Jaminan Khusus
Bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu seperti gadai, hipotik hak tanggungan.

Objek Hukum


OBJEK HUKUM
1.      Obyek Hukum
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum merupakan kepentngan bagi subjek hukum yang dapat bersifat material dan berwujud, dan dapat bersifat imterial, misalnya objek hak cipta.

a.      Benda Bergerak
1.      Benda bergerak karena sifatnya
2.      Benda bergerak karena ketentuan
b.      Benda tidak bergerak
Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi:
1.     Benda tidak bergerak Karena sifatnya
2.      Benda tidak bergerak Karena peruntukannya dan tujuan pemakaian
3.      Benda tidak bergerak Karena UU