Sistematika Hukum Pedata di Indonesia

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA di INDONESIA

1.      Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia

KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

a.       Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht

→ mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga

b.      Buku 2 tentang Benda / Zaakenrecht

→ mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda

c.       Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht

→ mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)

d.      Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

→ mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian

Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia#Hukum_perdata_Indonesia)